← Kembali ke artikel[Security]

Kepatuhan UU PDP bagi Pengembang: Kontrol Teknis yang Wajib Diterapkan

·14 min read
Kepatuhan UU PDP bagi Pengembang: Kontrol Teknis yang Wajib Diterapkan cover

Abstrak. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) diundangkan pada 17 Oktober 2022 dengan masa penyesuaian dua tahun yang berakhir pada 17 Oktober 2024. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 (PP 33/2026) sebagai peraturan pelaksana ditetapkan pada 16 Juli 2026 dan, menurut analisis hukum yang dirujuk artikel ini, mulai berlaku pada 16 Januari 2027. Artikel ini menerjemahkan kewajiban hukum tersebut menjadi kontrol teknis yang dapat diimplementasikan pengembang aplikasi web dan mobile, disertai peta jalan 117 hari, daftar kesalahan umum, dan batasan analisis.

Catatan: artikel ini bersifat teknis dan edukatif, bukan nasihat hukum. Tinjauan regulasi dilakukan per 21 September 2026.

Poin Utama

  • Cakupan luas. UU PDP berlaku bagi setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang memproses data pribadi, termasuk startup, UMKM, dan pengembang. Pengecualian hanya untuk pemrosesan oleh perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga (Pasal 1).
  • Tenggat paling konkret. Kegagalan pelindungan data wajib diberitahukan secara tertulis kepada subjek data dan lembaga paling lambat 3 x 24 jam (Pasal 46).
  • Hasil ditentukan, teknologi tidak. UU mewajibkan langkah teknis operasional dan penentuan tingkat keamanan sesuai sifat dan risiko data (Pasal 35), bukan produk atau teknologi tertentu.
  • PP 33/2026 memperinci penilaian dampak, penunjukan pejabat pelindungan data (PPDP), notifikasi kegagalan, transfer lintas negara, dan sanksi.
  • Sanksi administratif mencakup peringatan tertulis, penghentian sementara pemrosesan, penghapusan atau pemusnahan data, dan denda hingga 2% dari pendapatan tahunan (Pasal 57).
  • Bagi pengembang, kepatuhan berarti keputusan desain: inventaris data, persetujuan yang dapat dibuktikan, enkripsi, kontrol akses, log yang aman, saluran hak subjek data, retensi, dan rencana respons insiden.

Status Regulasi per 21 September 2026

UU PDP terdiri atas 16 bab dan 76 pasal. Pasal 74 mewajibkan pengendali, prosesor, dan pihak terkait menyesuaikan diri paling lama dua tahun sejak diundangkan, sehingga sejak 17 Oktober 2024 seluruh kewajiban pemrosesan berlaku penuh.

PP 33/2026 ditetapkan pada 16 Juli 2026. Menurut analisis hukum sekunder yang dirujuk, peraturan ini terdiri atas 12 bab dan 225 pasal serta mulai berlaku pada 16 Januari 2027, enam bulan sejak diundangkan. Cakupannya meliputi klasifikasi data, dasar pemrosesan, tata cara pelaksanaan hak subjek data, penilaian dampak, PPDP, notifikasi kegagalan pelindungan data, transfer lintas negara, dan sanksi administratif.

Lembaga PDP diamanatkan oleh Pasal 58 sampai 61 UU PDP. Per Juli 2026 pemerintah menyampaikan bahwa pembentukan otoritas independen masih difinalisasi. Ketentuan teknis lanjutan akan diatur melalui Peraturan Lembaga. Menurut analisis sekunder atas Pasal 223 PP 33/2026, selama Peraturan Lembaga belum ditetapkan, pemrosesan tetap dapat berjalan sepanjang tidak bertentangan dengan PP tersebut.

Implikasi praktis. Dari tanggal tinjauan ini tersisa sekitar 117 hari sebelum PP 33/2026 berlaku. Periode itu sebaiknya dipakai untuk audit tata kelola data dan implementasi kontrol, bukan untuk menunggu penegakan.

Penomoran pasal PP 33/2026 dalam artikel ini mengikuti analisis sekunder dan dapat berbeda dari naskah final. Verifikasi selalu ke naskah resmi pada JDIH.

Peran Pengembang dalam Rantai Pemrosesan

UU PDP membedakan pengendali (pihak yang menentukan tujuan dan cara pemrosesan) dari prosesor (pihak yang memproses atas perintah pengendali, Pasal 51). Prosesor wajib memperoleh persetujuan tertulis pengendali sebelum melibatkan prosesor lain (Pasal 51), dan Pasal 52 menyatakan bahwa kewajiban pengendali pada Pasal 29, 31, 35, 36, 37, 38, dan 39 berlaku pula bagi prosesor. Kewajiban tersebut mencakup akurasi data, pencatatan pemrosesan, keamanan, kerahasiaan, pengawasan pihak yang terlibat, dan pencegahan akses tidak sah.

Posisi pengembang bergantung pada fakta. Vendor yang hanya menyerahkan kode tanpa akses ke data produksi berbeda dari vendor yang menjalankan, menghosting, atau memelihara sistem yang memproses data pengguna klien. Untuk kasus terakhir, PP 33/2026 menurut analisis sekunder mensyaratkan perjanjian penunjukan prosesor yang memuat cakupan dan cara pemrosesan, jenis dan tujuan, kategori subjek data, jangka waktu, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme pengawasan dan audit. Tanggung jawab akhir tetap berada pada pengendali.

Konsekuensi teknis: tetapkan peran secara tertulis, batasi akses vendor pada prinsip least privilege, sepakati tenggat pelaporan insiden dari prosesor ke pengendali, dan atur penghapusan data pada akhir kontrak.

Klasifikasi Data dan Tingkat Keamanan

Pasal 4 membagi data pribadi menjadi dua kelompok:

  • Data spesifik: data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lain sesuai peraturan.
  • Data umum: nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Klasifikasi ini menentukan pemicu penilaian dampak (Pasal 34 ayat 2 huruf b), pemicu penunjukan PPDP (Pasal 53), dan tingkat keamanan yang wajib ditentukan menurut sifat dan risiko data (Pasal 35 huruf b). Praktik yang disarankan: beri label kelas data pada setiap kolom di skema basis data dan gunakan label itu untuk mengendalikan enkripsi, masking, pencatatan log, retensi, dan cakupan backup.

Pemetaan Kewajiban Hukum ke Kontrol Teknis

1. Inventaris Data dan Pencatatan Pemrosesan (Pasal 31 dan 47)

Pengendali wajib merekam seluruh kegiatan pemrosesan dan mampu menunjukkan pertanggungjawaban.

  • Susun register aktivitas pemrosesan: tujuan, kategori data, dasar pemrosesan, penerima, lokasi penyimpanan, dan masa retensi.
  • Gambar diagram alir data dari titik pengumpulan hingga penghapusan, termasuk aliran ke pihak ketiga.
  • Terapkan audit log append-only yang mencatat aktor, aksi, objek, waktu, dan tujuan tanpa menyimpan nilai data pribadi mentah.

2. Dasar Pemrosesan dan Manajemen Persetujuan (Pasal 20 sampai 24)

Pengendali wajib memiliki dasar pemrosesan: persetujuan eksplisit, pemenuhan perjanjian, kewajiban hukum, kepentingan vital, pelayanan publik, atau kepentingan lain yang sah (Pasal 20 ayat 2). Persetujuan dilakukan secara tertulis atau terekam (Pasal 22), pengendali wajib menunjukkan buktinya (Pasal 24), dan klausul perjanjian yang meminta pemrosesan tanpa persetujuan sah eksplisit batal demi hukum (Pasal 23).

  • Catat dasar pemrosesan untuk setiap tujuan, bukan hanya persetujuan.
  • Simpan buku besar persetujuan per tujuan, per versi teks kebijakan, dengan bukti waktu dan kanal.
  • Pisahkan persetujuan per tujuan, jangan gabungkan, dan jangan gunakan kotak centang yang sudah terisi.
  • Sediakan penarikan persetujuan semudah pemberiannya. Penarikan wajib menghentikan pemrosesan paling lambat 3 x 24 jam (Pasal 40).
  • Kondisikan inisialisasi SDK analitik dan iklan pada persetujuan bila persetujuan adalah dasar pemrosesannya.

Contoh skema buku besar persetujuan yang bersifat append-only pada PostgreSQL:

CREATE TABLE consent_records (
    id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    subject_id uuid NOT NULL,
    purpose_code text NOT NULL,
    policy_version text NOT NULL,
    status text NOT NULL CHECK (status IN ('granted', 'withdrawn')),
    channel text NOT NULL,
    evidence_hash text NOT NULL,
    recorded_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE INDEX consent_records_subject_purpose_idx
    ON consent_records (subject_id, purpose_code, recorded_at DESC);

REVOKE UPDATE, DELETE ON consent_records FROM PUBLIC;

Status terkini suatu persetujuan adalah baris terbaru untuk pasangan subject_id dan purpose_code. Kolom evidence_hash menyimpan hash teks persetujuan yang ditampilkan kepada subjek data.

3. Minimisasi, Pembatasan Tujuan, dan Akurasi (Pasal 16, 27 sampai 30)

  • Tinjau kebutuhan setiap kolom yang dikumpulkan. Data yang tidak diperlukan untuk tujuan yang dinyatakan tidak boleh dikumpulkan.
  • Tolak field tambahan pada validasi skema di sisi server.
  • Ikat akses data pada tujuan, bukan hanya pada peran.
  • Pengendali wajib memverifikasi akurasi data (Pasal 29) dan memperbarui atau memperbaikinya paling lambat 3 x 24 jam sejak permintaan (Pasal 30).

4. Keamanan: Enkripsi, Kontrol Akses, dan Pengamanan Sistem (Pasal 35, 36, 38, 39)

Pasal 39 mewajibkan pencegahan akses tidak sah melalui sistem elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab. Kontrol berikut merupakan baseline yang lazim dan perlu disesuaikan dengan hasil penilaian risiko:

  • Enkripsi saat transit: TLS 1.2 atau lebih baru (disarankan 1.3), HSTS, dan mTLS untuk lalu lintas antarlayanan yang sensitif.
  • Enkripsi saat disimpan: enkripsi basis data dan volume, ditambah enkripsi tingkat kolom untuk data spesifik dengan kunci dari layanan manajemen kunci (KMS) yang terpisah dari data, dengan rotasi berkala.
  • Kontrol akses: least privilege, RBAC atau ABAC, autentikasi multifaktor untuk akses administratif dan produksi, tanpa akun bersama, akses just-in-time, dan tinjauan hak akses berkala.
  • Kredensial: hash kata sandi dengan Argon2id sesuai rekomendasi OWASP Password Storage Cheat Sheet, manajemen rahasia terpusat, tanpa rahasia di repositori, dan rotasi setelah insiden.
  • Pseudonimisasi dan masking: tokenisasi pengenal, masking pada antarmuka administrasi, dan redaksi data pribadi pada log.
  • SDLC aman: threat modeling (misalnya STRIDE), SAST, analisis komposisi perangkat lunak, pemindaian rahasia pada CI, tinjauan kode, dan OWASP ASVS sebagai acuan verifikasi.
  • Perimeter: jaringan privat untuk basis data, WAF, pembatasan laju permintaan, dan tidak ada bucket penyimpanan publik.
  • Pemantauan: pencatatan keamanan terpusat dengan peringatan untuk pola akses atau eksfiltrasi yang anomali.
  • Backup: terenkripsi, akses terbatas, kredensial terpisah, dan uji pemulihan berkala.

5. Pengawasan Pihak Ketiga dan SDK (Pasal 37)

Pengendali wajib mengawasi setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan di bawah kendalinya.

  • Inventarisasi seluruh vendor dan SDK: analitik, pelaporan crash, pembayaran, email dan SMS, iklan, serta cloud.
  • Petakan data apa yang mengalir ke masing-masing vendor dan pastikan hanya data yang diperlukan yang dikirim.
  • Tuangkan perjanjian pemrosesan, hak audit, dan persetujuan sub-prosesor secara tertulis.
  • Kunci versi SDK dan tinjau lalu lintas jaringannya pada lingkungan uji sebelum rilis.

6. Hak Subjek Data (Pasal 5 sampai 15, 30, 32, 40 sampai 45)

Hak subjek data mencakup informasi, perbaikan, akses dan salinan, penghapusan, penarikan persetujuan, keberatan atas keputusan otomatis, penundaan atau pembatasan, ganti rugi, dan portabilitas.

  • Sediakan kanal permohonan yang mudah diakses, dan untuk sistem elektronik permohonan dapat diajukan secara elektronik.
  • Terapkan verifikasi identitas yang proporsional dan catat setiap permohonan pada tiket dengan pengatur waktu SLA.
  • Penuhi tenggat 3 x 24 jam pada perbaikan data (Pasal 30), akses (Pasal 32), penghentian pemrosesan atas penarikan persetujuan (Pasal 40), serta penundaan atau pembatasan pemrosesan (Pasal 41).
  • Sediakan ekspor dalam format terstruktur yang dapat dibaca sistem elektronik, misalnya JSON atau CSV (Pasal 13).
  • Bangun orkestrator penghapusan yang menjangkau basis data, replika, cache, indeks pencarian, penyimpanan objek, analitik, dan pihak ketiga, lalu beri tahu subjek data setelah penghapusan atau pemusnahan (Pasal 45).
  • Untuk keputusan otomatis dan pemrofilan yang berdampak signifikan, sediakan mekanisme keberatan dan tinjauan manusia (Pasal 10).

7. Retensi, Penghapusan, dan Pemusnahan (Pasal 16, 42 sampai 45)

  • Tetapkan jadwal retensi per kategori data dan per tujuan.
  • Jalankan pekerjaan otomatis untuk kedaluwarsa data, bukan penghapusan manual.
  • Tentukan kebijakan backup: data pada backup kedaluwarsa sesuai siklusnya, dan pemulihan tidak boleh menghidupkan kembali data yang sudah dihapus.
  • Pertimbangkan crypto-shredding, yaitu menghapus kunci enkripsi milik subjek data agar data tidak dapat dibaca kembali.
  • Dokumentasikan pengecualian penahanan hukum secara eksplisit.

8. Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi (Pasal 34)

Penilaian dampak wajib dilakukan bila pemrosesan berpotensi berisiko tinggi, antara lain: pengambilan keputusan otomatis dengan akibat signifikan, pemrosesan data spesifik, pemrosesan skala besar, evaluasi atau pemantauan sistematis, pencocokan atau penggabungan data, penggunaan teknologi baru, dan pemrosesan yang membatasi pelaksanaan hak subjek data.

Menurut analisis sekunder atas PP 33/2026, penilaian dilakukan sebelum pemrosesan dan memuat deskripsi serta tujuan, kebutuhan dan proporsionalitas, risiko terhadap hak subjek data, dan langkah perlindungan. Penilaian didokumentasikan, ditinjau ulang saat risiko berubah, dan saran PPDP dicatat bila PPDP ada.

Integrasikan penilaian sebagai gerbang pada tinjauan desain: templat baku, versi tersimpan di repositori, dan persetujuan sebelum fitur berisiko tinggi masuk pengembangan.

9. Kegagalan Pelindungan Data dan Respons Insiden (Pasal 46)

Pengendali wajib memberitahu subjek data dan lembaga secara tertulis paling lambat 3 x 24 jam. Pemberitahuan minimal memuat data pribadi yang terungkap, kapan dan bagaimana terungkap, serta upaya penanganan dan pemulihan. Dalam hal tertentu, masyarakat juga wajib diberi tahu (Pasal 46 ayat 3).

Menurut analisis sekunder atas PP 33/2026, tenggat dihitung sejak kegagalan diketahui secara pasti, patut, dan wajar. Pemberitahuan juga memuat informasi PPDP atau narahubung, kegagalan didokumentasikan dan dilaporkan kepada lembaga, prosesor melaporkan kepada pengendali pada kesempatan pertama, dan pengendali wajib memiliki kebijakan atau prosedur internal pencegahan dan penanganan.

Kesiapan teknis yang dibutuhkan:

  • Deteksi: peringatan untuk akses anomali, ekspor massal, dan penggunaan kredensial yang tidak lazim.
  • Log yang siap forensik: tahan manipulasi, tersinkronisasi waktu, dan disimpan di luar sistem yang diaudit.
  • Pemetaan data untuk menentukan subjek data dan kategori data yang terdampak dengan cepat.
  • Kemampuan pengendalian: pencabutan token dan kunci, isolasi layanan, dan rotasi rahasia.
  • Templat komunikasi, daftar kontak, dan latihan meja (tabletop) berkala.

Ilustrasi linimasa internal, bukan ketentuan hukum: jam 0 sampai 12 untuk deteksi, triase, dan penahanan; jam 12 sampai 48 untuk penentuan cakupan dan analisis; jam 48 sampai 72 untuk penyusunan, persetujuan, dan pengiriman pemberitahuan.

10. Transfer Data Lintas Negara (Pasal 56)

Sebelum mentransfer data ke luar wilayah Indonesia, pengendali wajib memastikan negara penerima memiliki tingkat pelindungan setara atau lebih tinggi. Bila tidak, wajib ada pelindungan yang memadai dan mengikat. Bila keduanya tidak terpenuhi, wajib ada persetujuan subjek data.

Menurut analisis sekunder atas PP 33/2026, pengendali juga memetakan siklus transfer, memastikan data yang ditransfer sesuai kebutuhan, menilai instrumen hukum, dan menilai risiko serta dampak sebelum transfer.

Konsekuensi teknis: petakan lokasi penyimpanan dan pemrosesan seluruh layanan, pilih wilayah cloud secara sadar, tinjau lokasi data vendor SaaS, minimalkan data yang keluar, dan pertimbangkan enkripsi dengan kunci yang dikelola sendiri.

11. PPDP, Anak, dan Kelompok Rentan (Pasal 25, 26, 53, 54)

  • PPDP (DPO) wajib ditunjuk bila pemrosesan untuk pelayanan publik, atau kegiatan inti memerlukan pemantauan teratur dan sistematis skala besar, atau kegiatan inti berupa pemrosesan skala besar atas data spesifik atau data terkait tindak pidana (Pasal 53). Pasal 53 ayat 1 huruf b telah diuji melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-XXII/2024, sehingga amar putusan perlu dibaca langsung untuk kepastian penafsiran.
  • Beri PPDP akses ke log, register pemrosesan, dan alur penilaian dampak agar dapat menjalankan tugas pengawasan (Pasal 54).
  • Anak: pemrosesan data anak memerlukan persetujuan orang tua atau wali (Pasal 25). Rancang gerbang usia dan verifikasi persetujuan wali.
  • Penyandang disabilitas: pemrosesan dilakukan melalui komunikasi dengan cara tertentu dan memerlukan persetujuan yang bersangkutan atau walinya (Pasal 26). Pastikan antarmuka persetujuan dapat diakses, termasuk dengan pembaca layar.

Sanksi dan Risiko Hukum

  • Administratif (Pasal 57): peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan, penghapusan atau pemusnahan data, dan denda administratif paling tinggi 2% dari pendapatan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran. Menurut analisis sekunder atas PP 33/2026, sanksi dapat dikenakan secara kumulatif, dan penghitungan denda mempertimbangkan dampak, durasi, jenis data, jumlah subjek data terdampak, skala usaha, tingkat kooperasi, dan kemampuan membayar.
  • Pidana (Pasal 65 sampai 70): memperoleh, mengungkapkan, atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum, serta memalsukan data pribadi. Pasal 67 dan 68 mengancam pidana penjara empat sampai enam tahun dan/atau denda Rp4 miliar sampai Rp6 miliar. Pasal 70 memungkinkan pidana dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau korporasi.
  • Perdata (Pasal 12): subjek data berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan datanya.

Di luar hukum, kebocoran data menimbulkan biaya pemulihan, kehilangan kepercayaan pengguna, dan hambatan pada kemitraan bisnis.

Peta Jalan Implementasi 117 Hari

Rencana berikut dihitung dari 21 September 2026 menuju 16 Januari 2027.

  • Hari 1 sampai 30, inventarisasi dan analisis kesenjangan: inventaris data dan klasifikasi, pemetaan peran pengendali dan prosesor, daftar vendor dan SDK, penilaian kesenjangan terhadap sebelas kontrol di atas, dan register risiko.
  • Hari 31 sampai 75, implementasi kontrol prioritas: enkripsi dan manajemen kunci, MFA dan tinjauan hak akses, redaksi log, buku besar persetujuan, alur permohonan hak subjek data, pekerjaan retensi, dan pemindaian rahasia pada CI.
  • Hari 76 sampai 100, tata kelola dan kesiapan insiden: penilaian dampak untuk pemrosesan berisiko tinggi, perjanjian pemrosesan data, kebijakan dan playbook respons insiden, latihan meja, dan kajian transfer lintas negara.
  • Hari 101 sampai 117, verifikasi dan bukti: uji penetrasi atau verifikasi berbasis ASVS, paket bukti (kebijakan, log, penilaian dampak, perjanjian, catatan persetujuan), metrik pemantauan, dan tinjauan manajemen.

Kesalahan Umum pada Praktik Pengembangan

  • Menulis data pribadi mentah ke log aplikasi, log proksi, atau pelaporan crash.
  • Menyalin data produksi ke lingkungan pengembangan atau staging tanpa masking.
  • Membagikan dump basis data lewat aplikasi pesan atau drive pribadi.
  • Menggabungkan beberapa tujuan pemrosesan dalam satu persetujuan.
  • Mengabaikan cache, indeks pencarian, replika, dan backup saat menerapkan penghapusan.
  • Menyimpan token dan data pribadi tanpa enkripsi pada penyimpanan lokal aplikasi mobile.
  • Memuat SDK pihak ketiga sebelum persetujuan diberikan.
  • Membiarkan endpoint API mengembalikan data pribadi tanpa pemeriksaan otorisasi per objek.
  • Menanam kunci API dan rahasia pada kode klien atau repositori.
  • Tidak memiliki rencana respons insiden tertulis dan tidak pernah melatihnya.

Kerangka Standar Pendukung

ISO/IEC 27001 (sistem manajemen keamanan informasi), ISO/IEC 27701 (ekstensi manajemen privasi), NIST Privacy Framework, OWASP ASVS, OWASP Top 10, dan CIS Controls membantu mengoperasionalkan kontrol di atas. UU PDP tidak mewajibkan sertifikasi tertentu, dan kerangka tersebut berfungsi sebagai alat bantu, bukan pengganti kepatuhan hukum.

Keterbatasan Analisis

  • Artikel ini bukan nasihat hukum. Konsultasikan penafsiran dan penerapan pada penasihat hukum yang memahami sektor Anda.
  • Rincian PP 33/2026 diambil dari analisis hukum sekunder karena naskah resmi tidak ditelaah langsung. Penomoran pasal dan tanggal berlaku perlu diverifikasi pada JDIH.
  • Peraturan Lembaga dan pembentukan Lembaga PDP masih berkembang, sehingga kewajiban teknis dapat bertambah.
  • Regulasi sektoral (misalnya keuangan, kesehatan, dan telekomunikasi) dapat memuat kewajiban tambahan yang tidak dibahas di sini.
  • Tidak ada kontrol teknis yang menjamin keamanan mutlak. Tujuan implementasi adalah menurunkan risiko ke tingkat yang dapat dipertanggungjawabkan dan menyediakan bukti kepatuhan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah UU PDP berlaku bagi startup dan UMKM?

Ya. UU PDP berlaku bagi setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang melakukan perbuatan hukum sesuai undang-undang ini. Pengecualiannya hanya pemrosesan oleh perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga.

Apakah enkripsi wajib?

UU PDP tidak menyebut teknologi tertentu. Undang-undang mewajibkan langkah teknis operasional dan penentuan tingkat keamanan menurut sifat dan risiko data (Pasal 35). Enkripsi adalah kontrol yang lazim untuk memenuhi kewajiban tersebut, terutama untuk data spesifik. Periksa PP 33/2026 dan Peraturan Lembaga untuk rincian tambahan.

Kapan kebocoran data wajib dilaporkan?

Paling lambat 3 x 24 jam kepada subjek data dan lembaga (Pasal 46). Menurut analisis sekunder atas PP 33/2026, tenggat dihitung sejak kegagalan diketahui secara pasti, patut, dan wajar.

Apakah agensi atau vendor pengembang ikut bertanggung jawab?

Tergantung perannya. Vendor yang memproses data atas perintah klien berstatus prosesor dan terikat sebagian kewajiban pengendali (Pasal 51 dan 52). Vendor yang hanya menyerahkan kode tanpa akses ke data produksi memiliki posisi yang berbeda. Tuangkan peran dan tanggung jawab dalam kontrak.

Apakah cukup dengan kebijakan privasi?

Tidak. Kebijakan privasi adalah pemberitahuan kepada subjek data. Kepatuhan menuntut kontrol yang berjalan pada sistem: persetujuan yang terekam, akses yang terbatas, penghapusan yang efektif, log, dan penanganan insiden.

Rujukan

Konsultasi Teknis

Butuh audit kesenjangan UU PDP, threat modeling, atau hardening aplikasi web dan mobile Anda? Andika Putra, pengembang perangkat lunak dan praktisi keamanan siber, menyediakan konsultasi keamanan dan pengembangan aplikasi. Hubungi melalui WhatsApp: 0877-3013-9582.